CONTRACTOR - MECANICAL - ELECTRICAL - SUPPLIER Head Office : Jl. Raya Serang Ds. Talagasari RT. 08/02 No. 88 Cikupa - Kab. Tangerang 15710 Telp. ( 021 ) - 5535941 Head Office : Jl. Eksekusi 1 No. 12 Kel. Sukasari Komplek Pengayoman Kota Tangerang. Telp / Fax : ( 021 )- 5531480
9 September 2012
Ditjen SDA Memantau Kekeringan
Ditjen SDA Memantau Kekeringan Featured
Written by Datin SDA Friday, 07 September 2012 09:51 font size Print Email Be the first to comment!
Rate this item 1 2 3 4 5 (0 votes)
Direktur Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Moh. Hasan Di Dampingi Oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arie Setiadi Moerwanto Dalam Acara Temu Wartawan
Secara keseluruhan kondisi sumber daya air di Indonesia masih dalam kondisi normal, walaupun di beberapa wilayah Indonesia mengalami kekeringan. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim global.
“Kondisi musim di Indonesia di tahun 2012 adalah bergesernya (mundur 1 bulan) awal musim kemarau yang biasanya terjadi pada Mei–Juni, bergeser ke bulan Juni–Juli. Sedangkan, durasi musim hujan untuk Pulau Jawa rentang waktunya 4–6 bulan, kawasan Indonesia Timur jauh lebih panjang sedangkan untuk wilayah Sumatera dan Jawa Barat lebih pendek,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Moh. Hasan dalam acara Temu Wartawan (7/9), di Jakarta. Turut hadir dalam acara Temu Wartawan Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto.
Kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekeringan meteorologis dikatakan berat apabila curah hujan < 50% dari normal, kekeringan pertanian dikatakan berat apabila semua bagian daun kering dan kekeringan hidrologis dikatakan berat apabila debit sungai rata-rata bulanan yang tersedia lebih kecil dari Q95.
Kekeringan yang terjadi di sebabakan beberapa faktor seperti berkurangnya pasokan air untuk kebutuhan tanam dan ketidaksesuaian pola/awal tanam. Berdasarkan data yang diperoleh untuk wilayah Jawa Barat per tanggal 6 September total kekeringan mencapai 66.000 hektar, kondisi tinggi muka air di Bendungan Jatiluhur masih normal berkisar 95,48 m atau 85 persen.
Moh. Hasan menambahkan sampai akhir Agustus 2012 di wilayaj Jawa Timur, ketersediaan air di waduk-waduk besar di daerah hulu (Sutami, Selorejo, Wonorejo, Sarangan, dan Ngebel) dalam kondisi normal. Untuk waduk-waduk kecil di wilayah Madiun, Bojonegoro, Gresik, Lamongan dan Madura sebagian besar airnya sudah habis sesuai dengan pola, namun realisasi tanaman padi sudah panen. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah ketersediaan air untuk keperluan sehari-hari yang melanda kurang lebih 826 desa, yang saat ini sebagian diatasi dengan droping air dengan truk tangki.
Di wilayah Timur Indonesia Nusa Tenggara Timur, kondisi relatif baik, kategori sedang di wilayah Manggarai Barat dan Sumatera bagian Barat tidak mengalami kondisi puso. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengirimkan bantuan pompa ke 15 kabupaten.
Moh. Hasan menambahkan pemerintah saat ini sedang mengupayakan antisipasi kekeringan dengan cara pengadaan pompa untuk tanggap darurat, modifikasi cuaca (hujan buatan), pengembangan atau tampungan air seperti (waduk, embung, long storage, lumbung airm dan re use dari drainase), perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air serta konservasi lahan.
(DatinSDA)
Last modified on Friday, 07 September 2012 09:57
9 Juli 2012
28 Mei 2012
Warga Tangsel Tolak Pembangunan Jalan Tol Cinere-Serpong
Selasa, 29 May 2012 09:33 TANG SEL
Pasalnya, bila pembangunan jalan Tol sepanjang 10,4 kilometer itu benar terealisasi, maka pembangunan bakal mengenai dan menggerus pemukiman mereka.
"Kami minta ketegasan dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, untuk memindahkan jalur jalan tol tersebut," ujar Ketua Tim Penolakan Pembangunan Jalan Tol Cinere-Serpong, Catur Sudarsono, Selasa (29/5/2012).
Menurut Catur, ketiga kompleks perumahan yang terancam terkena jalur jalan tol itu adalah, Kompleks Pertanian dihuni 45 Kepala Keluarga (KK), Kompleks Andora dihuni 35 KK dan Kompleks Azzahra ditinggali 30 KK.
Saat ini, telah dilakukan pematokan beton sebagai pembatas ukur sebelum pembangunan jalur Jalan Tol Cinere-Serpong dimulai.
"Kami menolak digusur. Kami juga akan mengadukan hal ini kepada DPRD setempat dan meminta Wali Kota memindahkan jalur jalan tol agar tidak menggusur pemukiman warga," kata Catur.
Dikatakan Catur, warga di tiga kompleks perumahan itu baru mengetahui adanya rencana pembangunan jalan tol, setelah dilakukan pematokan rumah warga dan meminta keterangan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Padahal, pihak BPJT sendiri mengaku telah mem-petakan pembangunan jalan bebas hambatan itu sejak 2002 lalu dan melarang adanya pembangun perumahan dilahan tersebut.
Tetapi, pengembangan perumahan membangun kompleks perumahan tahun 2008 yang IMB-nya dikeluarkan pemda setempat. Alhasil, warga kemudian membeli dan menempati rumah di tiga komplek sejak 2008-hingga kini yang ternyata merupakan jalur pembangunan Jalan Tol Cinere-Serpong.
"Soal pematokan di tiga komplek perumahan, kita pertanyakan kepada lurah dan camat, dan mereka mengaku tidak tahu. Disisi lain, lurah menyurati Ketua RT-RW perumahan, soal pelaksanaan pematokan perumahan warga, akhir jadi simpang siur," kata warga komplek Pertanian itu.
Catur menduga, ada permainan antara pengembang dan pemda dalam ijin pembangunan perumahan tersebut. Hingga, warga yang tidak mengetahuinya harus menjadi korban.
Seharusnya, pemda melarang berdiri pembangunan perumahan itu, karena sejak 2002 setelah dipetakan BPJT sebagai jalur pembangunan jalan tol Cinere-Serpong.
Maka, untuk memastikan seperti apa kelanjutannya nasib rumah mereka, warga sudah menulis surat kepada wakil rakyat di Tangerang Selatan. Karena, banyak warga menempati tiga perumahan itu umumnya ada pensiunan dan lanjut usia.
"Kita sudah menulis surat ke mereka (DPRD) dan menunggu kabar. DPRD diharapkan bisa mewakili suara kami kepada Wali Kota,"kata Catur.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Carsono mengatakan, pengeluaran IMB pembangunan ketiga perumahan itu adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang.
sebab, pada tahun 2008, Pemkot Tangerang Selatan dalam masa transisi pemekaran daerah dan tidak mengeluarkan ijin pembangunan itu.
"IMB pembangunan tiga perumahan itu bukan dari Pemkot Tangsel, tetapi dari Pemkab Tangerang. Kita juga mempertanyakan IMB yang dikeluarkan tersebut," kata Carsono.(rah)
27 Mei 2012
Dinas Tata Kota Rutin Awasi Bangunan 2 Kali Sepekan
Jumat, 25 Mei 2012 | Dibaca 5
Iiid Machidin
DINAS Tata Kota Pemkot Tangerang siap melakukan pengawasan pendirian bangunan di kalangan masyarakat yang ada secara rutin seminggu 2 kali sepekan yaitu setiap Selasa dan Kamis.
Iid Machidin, Kabid Bangunan Dinas Tata Kota Pemkot Tangerang, Jumat (25/5), mengatakan untuk pengawasan ini pihaknya membagi dalam tiga zona pengawasan, yaitu zona barat, zona timur, dan zona tengah.
Dalam melakukan pengawasan, petugas mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan terutama gedung-gedung dalam hal kesesuaian dengan tata ruang, perizinan dan garis sempadan. "Jadi jika ada pembangunan yang tidak sesuai maka dilakukan peneguran hingga penyegelan," katanya.
Untuk itu dinas tata kota selalu berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait terutama Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang dan juga aparat kecamatan dan kelurahan.
Secara umum pihaknya hanya melakukan pengawasan mulai dari diberikannya surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan. Jika selama sedikitnya 3 hari tidak digubris, maka diberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan (SP4). Bila setelah 3 hari kemudian tidak digubris juga, akan dilakukan penyegelan.
"Setelah disegel jika masih membandel, maka mungkin akan dilakukan tindakan pembongkaran. Namun bukan kami yang melaksanakan pembongkaran, tetapi Satgas Penegak Perda yang berada di bawah komando Asisten I H Rahmat Hadits yang di dalamnya termasuk unsur Satpol PP," katanya. ***
Senin, 28 Mei 2012 10:13:18
BERITA UTAMA
Pemkot Siap Bangun 4 GOR Mini dan 1 Stadion Mini
Selasa, 08 Mei 2012 | Dibaca 52
HM Kosasih
SEBANYAK 4 gedung olahraga (GOR) mini di sejumlah kecamatan dan 1 stadion mini akan dibangun Pemkot Tangerang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Tangerang tahun 2012 ini.
Diutarakan HM Kosasih, Kabid Olahraga Disporbudpar, Selasa (8/5), Pemkot Tangerang memang berrencana akan membangun GOR di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Untuk tahun ini ada 4 GOR yang dibangun yaitu di Neglasari, Batuceper, Ciledug, dan Cipondoh.
"Semua GOR mini ini akan dilengkapi tribun untuk penonton di salah satu sisinya," katanya. Kemudian Pemkot pun akan membangun sebuah stadion mini yang rencananya akan dibangun di wilayah Kecamatan Cipondoh.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan olahraga masyarakat seperti olahraga futsal, bulutangkis, basket, voli dan lain-lain. Dengan olahraga juga tentunya kesehatan warga pun akan meningkat.
Sisi lainnya, ditambahkan HM Kosasih, gedung tersebut juga bisa dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan lainnya (multifungsi) misalnya gelaran pertunjukan musik ataupun hajatan perkawinan warga. "Kami menetapkan tarif sewa sebesar Rp 400.000 per hari, dana tersebut masuk ke kas daerah," tambahnya. ***
Menu Aplikasi
PENGUMUMAN
- 1.PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PENGADAAN BARANG / JASA KONSULTASI
SKPD : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Tanggal : Selasa, 26 April 2011
[download] - 2.PENGUMUMAN LELANG DINAS TATA KOTA 2011 (LANJUTAN)
SKPD : Dinas Tata Kota
Tanggal : Kamis, 10 Februari 2011
[download]
VIDEO
Statistik Web
Visitors | : | 1989 users | |
Hits | : | 4941 hits | |
Month | : | users | |
Today | : | 21 users | |
Online | : | 1 users |
Copyright © 2011 - Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - Kota Tangerang | Pemerintah Kota Tangerang
Bidang dan sub bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) yang ditangani Aspekindo
Bidang Arsitektur
Bidang Sipil
Bidang Mekanikal
Bidang Tata Lingkungan
|
Langganan:
Postingan (Atom)